Pada tanggal 16 September 1951 wakil-wakil Kepanduan di Indonesia kembali bermuyswarah untuk membentuk satu wadah federasi kepanduan Indonesia yang disebut dengan Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO). Pemrakarsa musyawarah ini adalah Wakil Pengurus Besar dan Kwartir dari organisasi-organisasi kepanduan diantaranya : Pandu Rakyat Indonesia, Pandu Islam Indonesia, Perserikatan Pandu-pandu, Pandu Katholik, Peserikatan Pandu Tionghoa, Sarwa Wirawan, Hisbul Withon, Kepanduan Al Irsyad, Kepanduan Angkatan Muda Islam, Pandu Ansor, Pandu Kristen Indonesia, Serikat Islam Angkatan Pandu, Pandu Alwashilijah.
Pada musyawarah tersebut ditetapkan Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) diakui sebagai satu-satunya organisasi kepanduan dan disahkan menjadi Badan Hukum dengan Surat Keputusan Kementrian Kehakiman tanggal 22 Februari 1952 No. J.A.5/33/6. Pengakuan tersebut juga diberikan oleh Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Meski demikian IPINDO bukan merupakan organisasi yang bersifat tunggal melainkan hanya merupakan sebuah federasi bagi Organisasi Kepanduan Putra. Hal itu karena Di samping IPINDO terdapat pula pula dua federasi organisasi kepanduan putri yaitu POPPINDO (Persatuan Pandu Putri Indonesia) dan PKPI (Persatuan Kepanduan Putri Indonesia).
Ketiga federasi kepanduan tersebut di atas kemduian membentuk satu wadah dalam satu federasi yang diberi nama PERKINDO dengan jumlah seluruh anggota kurang lebih 500.000 orang, dari 60 organisasi. Meski demikian selain PERKINDO, organisasi-organisasi kepanduan yang menjadi “onderbouw” partai politik tetap berada dibawah masing-masing partai politik pendirinya. Mereka tetap berhadap-hadapan berlawanan satu sama lain dan tidak mau bergabung dalam PERKINDO. Hal inilah yang menjadikan persatuan kepanduan Indonesia dalam PERKINDO masih dianggap lemah.
Tahun 1955, bersamaan dengan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-10 IPINDO menyelenggarakan Jambore Nasional, bertempat di Ragunan, Pasar Minggu Jakarta, berlangsuang dari tanggal 10 sampai dengan 20 Agustus.
Tahun 1957 IPINDO sebagai wadah pelaksana kegiatan kepramukaan merasa perlu menyelenggarakan seminar agar dapat gambaran upaya untuk menjamin kemurnian dan kelestarian hidup kepramukaan. Seminar ini diadakan di Tugu, Bogor pada bulan Januari 1957. Seminar Tugu ini menghasilkan suatu rumusan yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi setiap gerakan kepramukaan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan ke-pramukaan yang ada dapat dipersatukan. Setahun kemudian pada bulan November 1958, Pemerintah RI, dalam hal ini Departemen PP dan K mengadakan seminar di Ciloto, Bogor, Jawa Barat, dengan topik "Penasionalan Kepanduan".
Tahun 1959 PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk puteri yang disebut “Desa Semanggi” bertempat di Ciputat. Pada tahun 1959 ini juga IPINDO mengirimkan kontingennya ke Jambore Dunia di MT. Makiling Filipina.
Print this page
ensiklopediapramuka
Pernah menjadi Ketua Racana Gudep Yogyakarta 007 IKIP YOGYAKARTA dan pernah menjadi Ketua DKD Gerakan Pramuka Kwarda Yogya masa bakti 1987-1991
Posting Komentar