Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2014

Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pendega : Sejarah Pembentukannya

Gambar
sumber : google image Awal Pembentukan Keputusan Muker Ampuda III Muker Ampuda atau Musyawarah Kerja Andalan Pusat dan Daerah III dilaksanakan di Pasar MInggu Jakarta tanggal 4 sampai dengan 8 Agutsus 1966.Salah satu keputusan dari Muker Ampuda III adalah : Para Pramuka Penegak Pandega diberi kesempatan untuk bergerak dengan membentuk badan pimpinan dari mereka, oleh mereka dan untuk mereka, di bawah pimpinan mereka sendiri. Badan pimpinan itu merupakan badan pembantu kwartir yang bersangkutan dalam  menggerakkan Pramuka Penegak Pandega. Keputusan  Perpanitera 1 Secara Nasional, Dewan Kerja terbentuk melalui Pertemuan Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera Nasional ke 1 (PERPPANITERANAS I) yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal 21-26 Agustus 1969 bertempat di desa Cimanggis, kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor Jawa Barat.  Agenda Pokok Perpanitera 1 adalah : (a) Mengadakan musyawarah untuk  menetapkan cara kerja dan  pengorganisasian dalam penggerakan pra

Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega : Teori Piramida & Pengaturan Tugas Pokok antar Jenjang DK

Gambar
PIRAMIDA & PIRAMIDA TERBALIK : TEORI PROPORSI DAN PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KERJA PRAMUKA  PENEGAK DAN PANDEGA Pengantar  Mengacu pada Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No.214 Tahun  2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega, disebutkan bahwa pembidangan dalam struktur organisasi Dewan Kerja terdiri dari     Bidang Kajian Kepramukaan     Bidang Kegiatan Kepramukaan     Bidang Pengabdian Masyarakat     Bidang Evaluasi dan Pengembangan Keempat Bidang tersebut berlaku sama untuk semua tingkatan struktur organisasi Dewan Kerja dari mulai Dewan Kerja Nasional (DKN), Dewan Kerja Daerah (DKD), Dewan Kerja Cabang (DKC)  dan Dewan Kerja Ranting (DKR). Namun demikian meski memiliki pembidangan yang sama namun proporsi tugas dan wewenang antar jenjang  memiliki perbedaan. Teori Piramida dan Piramida Terbalik Proporsi tugas dan wewenang Dewan Kerja dapat digambarkan dalam sebuah teori piramida dan piramida terbalik. Teori ini menggam