Selamat Datang di ENSIKLOPEDIA PRAMUKA
go to my homepage
Go to homepage

KA MABINAS GERAKAN PRAMUKA DARI MASA KE MASA

KA.Mabinas Gerakan Pramuka Dari Masa ke Masa:Diawali oleh Ir Soekarno, Soeharto,Baharudin Jusup Habibie,K.H.Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Soesilo Bambang Yudhoyono...

ENSIKLOPEDI PRAMUKA.....

Sejarah Panjang Gerakan Pramuka telah melahirkan banyak peristiwa,tokoh,benda tradisi istilah kependidikan istilah organisasi dan berbagai hal lainya yang pelu di dokumentasikan......

PANJI GERAKAN PRAMUKA...

ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Sri Sultan Hamengku Buwono IX menerima Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Pramuka dari Presiden Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1961 di Istana Merdeka

APEL BESAR...

Para penggalang Putra dan Putri mengikuti Apel Besar Hari Pramuka yang Diselenggarakan tanggal 18 Agustus 1986 di Istana Merdeka Jakarta.......

KA KWARNAS GERAKAN PRAMUKA DARI MASA KE MASA.

Ka Kwarnas Gerakan Pramuka dari masa ke masa : Sri Sultan Hamangkubuwono IX 1961-1974, H.M. Sarbini 1974-1978(meninggal Th 1977), Mashudi 1974-1993, Himawan Sutanto 1993-1998, H.A. Rivai Harahap 1998-2003,Azrul Azwar 2003-2013,Adhyaksa Dault 2013-2018.

Nov 21, 2014

Peraturan Baris Berbaris (PBB) - Bagian 1

 



Pengantar 

  • Peraturan Baris Berbaris yang digunakan di lingkungan Pramuka ada dua macam yakni Baris berbaris menggunakan tongkat dan tanpa tongkat. Untuk baris berbaris menggunakan tongkat memiliki tata cara tersendiri di lingkungan Pramuka. Adapun baris berbaris tanpa menggunakan tongkat mengikuti tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Baris Berbaris milik TNI/POLRI .
Pengertian
  • Baris berbaris adalah suatu ujud latuhan fisik, yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu.
Maksud dan tujuan
  1. Guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas, rasa disiplin dan rasa tanggung jawab.
  2. Yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok, sehingga secara jasmani dapat menjalankan tugas pokok tersebut dengan sempurna.
  3. Yang dimaksud rasa persatuan adalah adanya rasa senasib sepenanggungan serta ikatan yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas.
  4. Yang dimaksud rasa disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi yang pada hakikatnya tidak lain daripada keikhlasan penyisihan pilihan hati sendiri.
  5. Yang dimaksud rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya, tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan-tindakan yang akan dapat merugikan.
Aba-aba

Pengertian
Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seseorang Pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktunya secara serentak atau berturut-turut.
 
Macam aba-aba

Ada tiga macam aba-aba yaitu :
  1. Aba-aba petunjuk
  2. Aba-aba peringatan
  3. Aba-aba pelaksanaan
Aba-aba Petunjuk
Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud daripada aba-aba peringatan/pelaksanaan.

Contoh:
  1. Kepada Pemimpin Upacara-Hormat - GERAK
  2. Untuk amanat-istirahat di tempat - GERAK
Aba-aba Peringatan
Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas, untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu.

Contoh:
  1. Lencang kanan – GERAK (bukan lancang kanan)
  2. Istirahat di tempat - GERAK (bukan ditempat istirahat)
Aba-aba Pelaksanaan
Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba pelaksanan yang dipakai ialah:
  1. GERAK
  2. JALAN
  3. MULAI
Gerak
Adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan-gerakan yang memakai anggota tubuh lain.

Contoh:
  1. jalan ditempat -GERAK
  2. siap -GERAK
  3. hadap kanan -GERAK
  4. lencang kanan -GERAK
Jalan
Adalah utuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan dengan meninggalkan tempat.

Contoh:
  1. haluan kanan/kiri - JALAN
  2. dua langkah ke depan - JALAN
  3. satu langkah ke belakang - JALAN
Catatan:
Apabila gerakan meninggalkan tempat itu tidak dibatasi jaraknya, maka aba-aba harus didahului dengan aba-aba peringatan –MAJU

Contoh:
  1. maju - JALAN
  2. haluan kanan/kiri - JALAN
  3. hadap kanan/kiri maju - JALAN
  4. melintang kanan/kiri maju - JALAN
Tentang istilah: “maju”
  • Pada dasarnya digunakan sebagai aba-aba peringatan terhadap pasukan dalam keadaan berhenti. Pasukan yang sedang bergerak maju, bilamana harus berhenti dapat diberikan aba-aba HENTI.

Contoh :
  1. Ada aba-aba hadap kanan/kiri maju - JALAN karena dapat pula diberikan aba-aba : hadap kanan/kiri henti GERAK.
  2. Ada aba-aba hadap kanan/kiri maju-JALAN karena dapat pula diberikan aba-aba : hadap kanan/kiri henti GERAK.
  3. Balik kanan maju/JALAN, karena dapat pula diberikan aba-aba : balik kanan henti-GERAK.
  • Tidak dapat diberikan aba-aba langkah tegap maju JALAN, aba-aba belok kanan/kiri maju-JALAN terhadap pasukan yang sedang berjalan dengan langkah biasa, karena tidak dapat diberikan aba-aba langkah henti-GERAK, belok kanan/kiri-GERAK.
Tentang aba-aba : “henti”
  • Pada dasarnya aba-aba peringatan henti digunakan untuk menghentikan pasukan yang sedang bergerak, namun tidak selamanya aba-aba peringatan henti ini harus diucapkan.
  •  

Contoh:
  • Empat langkah ke depan –JALAN, bukan barisan – jalan. Setelah selesai pelaksanaan dari maksud aba-aba peringatan, pasukan wajib berhenti tanpa aba-aba berhenti.
Tentang aba-aba : "Mulai"

  • MULAI : adalah untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut.
Contoh:
  1. hitung -MULAI
  2. tiga bersaf kumpul -MULAI

Cara memberi aba-aba
 
Waktu memberi aba-aba, pemberi aba-aba harus berdiri dalam sikap sempurna dan menghadap pasukan, terkecuali dalam keadaan yang tidak mengijinkan untuk melakukan itu.

Apabila aba-aba itu berlaku juga untuk si pemberi aba-aba, maka pemberi aba-aba terikat pada tempat yang telah ditentukan untuknya dan tidak menghadap pasukan.
Contoh: Kepada Pembina Upacara – hormat – GERAK

Pelaksanaanya :
  • Pada waktu memberikan aba-aba mengahdap ke arah yang diberi hormat sambil melakukan gerakan penghormatan bersama-sama dengan pasukan.
  • Setelah penghormatan selesai dijawab/dibalas oleh yang menerima penghormatan, maka dalm keadaan sikap sedang memberi hormat si pemberi aba-aba memberikan aba-aba tegak : GERAK dan kembali ke sikap sempurna.
Pada taraf permulaan aba-aba yang ditunjukan kepada pasukan yang sedang berjalan/berlari, aba-aba pelaksanaan gerakannya ditambah 1 (satu) langkah pada waktu berjala, pada waktu berlari ditambah 3 (tiga) langkah.

Pada taraf lanjutan, aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada kaki kanan ditambah 2 (dua) langkah untuk berjalan / 4 (empat) langkah untuk berlari.
 
Aba-aba diucapkan dengan suara nyaring-tegas dan bersemangat.
 
Aba-aba petunjuk dan peringatan pada waktu pengucapan hendaknya diberi antara.
 
Aba-aba pelaksanaan pada waktu pengucapan hendaknya dihentakkan.
Antara aba-aba peringatan dan pelaksanaan hendaknya diperpanjang disesuaikan dengan besar kecilnya pasukan.
 
Bila pada suatu bagian aba-aba diperlukan pembetulan maka dilakukan perintah ULANG !
  • Contoh: Lencang kanan = Ulangi – siap GERAK



Bersambung ...
 



 Lihat entry/topik terkait :


Sumber/ Referensi :
1. Pedoman Penyelenggaraan Paskibraka - Depdiknas.
2. Peraturan Baris Berbaris - Pusdiklat TNI-AD

Nov 10, 2014

Raimuna : Latar Belakang & Sejarah






Istilah Raimuna lahir dari sebuah forum diskusi LPK (Latihan Pengembangan Kepemimpinan Pramuka Penegak Pandega) tahun 1975. LPK tersebut  dikuti oleh para Ketua dan Anggota DKD (Dewan Kerja Daerah) se Indonesia. Para peserta  dilatih dan digembleng  kepemimpinannya oleh  Kakak-kakak  Andalan KWARNAS.

Dalam forum LPK tersebut dielenggarakan beragam diskusi,  salah satunya hasil diskusi adalah menyepakati  untuk mengubah  nama PERPPANITRA (Pertemuan Penegak Pandega Putra Putri) dengan padanan kata atau arti kata yang diambil dari khasanah kekayaan budaya daerah. Saat itu secara aklamasi secara aklamasi diputuskan untuk mengambil kata dari khasanah budaya daerah Papua.
Kak Sineri (almarhum) selaku Ketua DKD  Papua pada waktu itu kemudian mengusulkan nama "RAIMUNA" yang dalam budaya Papua digunakan untuk menyebut forum  pertemuan antar suku untuk bermusyawarah, menjalin persahabatan/persaudaran guna memperkuat perdamaian. Secara filosofis  dan akar budaya "RAIMUNA"  sangat sesuai jika diambil sebagai sari-pati dan semangat untuk dijadikan sebagai nama event pertemuan T/D baik tingkat nasional, daerah, cabang maupun ranting.

Pada waktu itu Kak Sineri juga mengajarkan kepada semua peserta LPK untuk menyanyikan lagu "RAIMUNA". Lagu ini  biasanya diserukan oleh Ketua Suku dan ditirukan serentak oleh seluruh warga suku. Lagu "Raimuna"  kurang lebihnya seperti ini:

SIMO BATU REMBO . . . . .
O MORONA . . . . . . . . . . . . .
ARARERA . . . . . . . . . . . . . .

Jadi istilah dan lagu Raimuna yang dijadikan sebagai nama pertemuan Penegak Pandega dapat dikatakan merupakan ide dari,  oleh dan untuk para Pramuka T/D.

Sumber :
Prijo Mustiko, Mantan Ketua DKD DIY  (1975 - 1079)


Catatan :
Materi ini masih bersifat rintisan mash terus akan ditambah, dikembangkan dan disempurnakan penulisannya berdasarkan hasil riset dan masukan dari berbagai pihak.



Oct 26, 2014

Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pendega : Sejarah Pembentukannya

sumber : google image

Awal Pembentukan

Keputusan Muker Ampuda III
  • Muker Ampuda atau Musyawarah Kerja Andalan Pusat dan Daerah III dilaksanakan di Pasar MInggu Jakarta tanggal 4 sampai dengan 8 Agutsus 1966.Salah satu keputusan dari Muker Ampuda III adalah : Para Pramuka Penegak Pandega diberi kesempatan untuk bergerak dengan membentuk badan pimpinan dari mereka, oleh mereka dan untuk mereka, di bawah pimpinan mereka sendiri. Badan pimpinan itu merupakan badan pembantu kwartir yang bersangkutan dalam  menggerakkan Pramuka Penegak Pandega.
Keputusan  Perpanitera 1
  • Secara Nasional, Dewan Kerja terbentuk melalui Pertemuan Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera Nasional ke 1 (PERPPANITERANAS I) yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal 21-26 Agustus 1969 bertempat di desa Cimanggis, kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor Jawa Barat. 
  • Agenda Pokok Perpanitera 1 adalah : (a) Mengadakan musyawarah untuk  menetapkan cara kerja dan  pengorganisasian dalam penggerakan pramuka penegak dan pandega serta memilih dan membentuk Dewan Kerja Penegak Pandega tingkat nasional. (b) menyusun program kegiatan yang kreatif, rekreatif da relevan bagi penagak pandega. (c) mempererat tali persaudaraan di kalangan penegak dan pandega. (d) meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan para penegak dan pandega. (e) Memantapkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Mahas Esa.
  • Pada saat itu sebelum DKN terbentuk beberapa Kwartir Daerah telah memiliki wadah pembinaan seperti Dewan Kerja tetapi keberadaannya belum diatur secara nasional. Baru kemudia melalui pertemuan Pamuka Penegak dan PERPPANITERANAS I diperoleh kesepakatan membentuk badan yang mengelola Pramuka Penegak dan Pandega dalam Kwartir yang disebut Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega.
  • Dalam PERPPANITERANAS I yang diselenggarakan oleh Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega dengan bimbingan Andalan Nasional disepakati bahwa untuk pengelolaan Pramuka Penegak dan Pandega tidak diadakan pemisahan antara peserta didik putera tan puteri. Dasar pemikiran tidak diterapkannya sistem satuan terpisah dalam pengelolaan Pramuka Penegak dan Pandega mengingat bahwa Dewan Kerja merupakan “satuan gerak” bukan “satuan bina” sekaligus disesuaikan dengan kebijakan nasional tentang pengorganisasian pengurus Gerakan Pramuka bahwa hanya ada satu organisasi Gerakan Kepanduan di Indonesia. Tidak ada organisasi Gerakan Kepanduan Putera saja atau puteri saja.
  • Pembentukan DKN yang pertama adalah pada Perppanitra I di Cimanggis, Agustus 1969, dan terpilih ketuanya sdr. SUNYOTO dari DKI, dan pada PW Nas II Gisting dia juga yang memimpin Muspanitra I, diikuti DKD seluruh Indonesia yg ada pada roasi terakhir PW saat itu.
Dari Perpanitera ke Musppanitera
  • Sejarah Musspanitera dimulai dari Pelaksanaan PW Nasional kedua tahun 1971. Lokasi di Gisting, Lampung - Kegiatan Pembuatan DAM irigasi dan penghijauan - inilah cikal bakal dari pelaksanaan Musppanitra nasional II.
  • Musspanitera Nasional III dilaksanakan di PW Nasional ketiga tahun 1974 lokasi di Minasa te’ne, Sulsesl – kegiatan proyek pemukiman kembali. 
  • Hasil Musppanitera Nasional III ini adalah keputusan kwartir nasional nomor 106/1974 tentang petunjuk penyelenggaran dewan kerja. Berdasar Jukran tersebut untuk pertama kali ketua dan wakil ketua DKN masuk dalam jajaran Andalan Nasional. Pelaksanaan LPK Nasional 1 tahun 1975
  • Musppanitra nasional III Tahun 1978 – Lokasi Pusdika Cibubur, Jakarta. Peserta utusan 17 DKD seluruh Indonesia, denngan keputusan  : (a) karena dirasakan belum sempurna, maka DKN berikutnya ditugasnyak membuat pola pembinaan penegak pandega dan menyempurnakan PPDK. (b) mengkonsep kembali dan melaksanakan LPK. (c)  Agar paling lambat pada sidang paripurna 1980, seluruh kwarda sudah membentuk DKD (27 Kwarda)

Catatan :
Materi ini masih bersifat rintisan, sedang dilakukan riset untuk melengkapi sejumlah data yang masih kurang.


Sumber



Oct 13, 2014

Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega : Teori Piramida & Pengaturan Tugas Pokok antar Jenjang DK


PIRAMIDA & PIRAMIDA TERBALIK :
TEORI PROPORSI DAN PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KERJA PRAMUKA 
PENEGAK DAN PANDEGA



Pengantar 

Mengacu pada Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No.214 Tahun  2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega, disebutkan bahwa pembidangan dalam struktur organisasi Dewan Kerja terdiri dari
  •     Bidang Kajian Kepramukaan
  •     Bidang Kegiatan Kepramukaan
  •     Bidang Pengabdian Masyarakat
  •     Bidang Evaluasi dan Pengembangan
Keempat Bidang tersebut berlaku sama untuk semua tingkatan struktur organisasi Dewan Kerja dari mulai Dewan Kerja Nasional (DKN), Dewan Kerja Daerah (DKD), Dewan Kerja Cabang (DKC)  dan Dewan Kerja Ranting (DKR). Namun demikian meski memiliki pembidangan yang sama namun proporsi tugas dan wewenang antar jenjang  memiliki perbedaan.

Teori Piramida dan Piramida Terbalik

Proporsi tugas dan wewenang Dewan Kerja dapat digambarkan dalam sebuah teori piramida dan piramida terbalik. Teori ini menggambarkan pembagian proporsi tugas dan wewenang dewan kerja secara berjenjang  dan sekaligus membedakan beban dan cakupan tugas antar tingkatan dewan kerja. Teori ini membagi 2 bagian yaitu piramida terbalik (bidang biru dalam gambar di bawah ini) dan piramida (gambar coklat dalam gambar di bawah ini). Bidang biru menunjukan proporssi tugas sebagai lembaga kajian (perumus kebijakan pengembangan kegiatan dan pembinaan). Bidang coklat menunjukan proporsi tugas lembaga layanan (pelaksana oprasionalis tugas dan pembinaan).


Dari dua gambar di atas  tampak bahwa proporsi tugas DKN lebih banyak pada aspek kajian dibandingkan aspek pelaksana tugas kegiatan operasional. Sebaliknya DKR harus lebih banyak tugas kegiatan operasionalnya daripada tugas kajianya. DKD dan DKC hampir memiliki tugas yang seimbang antara tugas kajian dan tugas layanan/pelaksana.

DKN harus lebih banyak melakukan kerja-kerja kajian strategis yang outputnya dapat dijadikan pedoman, panduan dan referensi pembinaan Dewan Kerja di bawahnya juga untuk pembinaan dan pengembangan T/D di Indonesia. Semakin DKN mampu merumuskan kebijakan strategis yang berdampak luas, sistematis, masif, suistanable dan siginifikan bagi peningkatan kualitas pembinaan T/D di seluruh Indonesa maka dianggap semakin sukses mengembang tugas. Oleh sebab hal semacam itu maka kemampuan berfikir strategis, metodologis dan ilmiah harus menjadi kompetensi utama seorang anggota DKN. Bidang Kajian Kepramukaan dan Bidang Litbang adalah ujung tombak DKN.

DKR sebaliknya harus mampu lebih banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional yang melibatkan T/D di Ambalan dan Racana diwilayahnya dengan mengacu pada panduan yang dikeluarkan oleh DKN. Semakin aktif DKR melaksanakan kegiatan maka akan semakin berdampak mendalam bagi peningkatan kualita T/D. Bidang Giat Kepramukaan dan Giat Abdimas adalah ujung tombak DKR.

DKD dan DKC memiliki tugas kajian dan layanan yang seimbang. DKD dan DKC harus mampu menjembatani dan menerjemahkan kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh DKN agar sesuai dengan konteks lokal dan dapat dilaksanakan oleh DKR, Dewan Ambalan dan Dewan Racana. Dalam proses penerjemahan itu sesekali DKD dan DKC melakukan sebuah prototype atau contoh kegiatan.

Tentu semua pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas harus sepengetahuan Kwartir dan dibawah bimbingan orang dewasa. Hal itu karena sehebat apapun Dewan Kerja, ia tetaplah wadah pembinaan peserta didik untuk mengembangkan diri di bawah bimbingan orang dewasa. Itulah indahnya Dewan Kerja. 

Penutup
Dewan Kerja memiliki kedudukan yang strategis baik sebagai wadah pembinaan maupun sebagai wadah kaderisasi Gerakan Pramuka. Oleh sebab itu pembinaan terhadap Dewan Kerja perlu dilakukan dengan serius dan mendalam agar keberlangsungan kaderisasi Gerakan Pramuka tetap berjalan dengan baik. Tentu sebagai organisasi anak muda Dewan Kerja membutuhkan pembinaan yang akseleratif, dinamis, aspiratif dan sejalan dengan perkembangan zaman. 


Lihat entry/topik terkait

Sumber :
  • Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No.214 Tahun  2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega
  • Buku Rujukan KPDK Kwarda XII DIY, Yogyakarta, tahun 1988

Sep 27, 2014

Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega : Tugas, Fungsi dan Mekanisme Kerja Bidang



Bidang-bidang Dalam Organisasi Dewan Kerja
Pembidangan dalam Dewan Kerja diatur sebagai berikut:
  1. Bidang Kajian Kepramukaan
  2. Bidang Kegiatan Kepramukaan
  3. Bidang Pengabdian Masyarakat
  4. Bidang Evaluasi dan Pengembangan

Pembagian Tugas
Pembagian tugas merupakan pembagian pekerjaan berdasarkan kedudukan anggota dalam kepengurusan Dewan Kerja. Pembagian tugas diatur sebagai berikut:

Ketua
  • Memimpin dan mengelola Dewan Kerja
  • Bersama dengan seluruh Anggota Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.
  • Sebagai Andalan Urusan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kwartirnya
Wakil Ketua
  • Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya
  • Mewakili Ketua apabila berhalangan
  • Sebagai Andalan Urusan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kwartirnya.
Sekretaris
  • Melaksanakan mekanisme administrasi kesekretariatan yang berkenaan dengan Dewan Kerja.
  • Mewakili Dewan Kerja apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.
Bendahara
  • Mengelola keuangan dan harta benda Dewan Kerja
  • Mewakili Dewan Kerja apabila Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris berhalangan.
Ketua Bidang
  • Membantu Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja dalam memimpin anggota bidangnya untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing.
Anggota Bidang
  • Melaksanakan tugas bidang
  • Bersama-sama dengan Ketua Bidang merumuskan kebijaksanaan bidang.
 Tugas Lain
  • Dalam rangka pembinaan Satuan Karya Pramuka, anggota Dewan Kerja menjadi anggota Pimpinan Satuan Karya Pramuka di Kwartirnya.
  • Hal-hal yang belum diatur pada pembagian tugas di atas, diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja yang bersangkutan.
Fungsi Bidang
Fungsi Bidang diatur sebagai berikut:

Bidang Kajian Kepramukaan
  • Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega secara konsepsional.
  • Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Kwartir maupun wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega lainnya dalam pengembangan pelaksanaan suatu peraturan mengenai Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
Bidang Kegiatan Kepramukaan
  • Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan yang merupakan kegiatan Kepramukaan dalam upaya peningkatan mutu kegiatan Kepramukaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega
  • Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kepra-mukaan.
Bidang Pengabdian Masyarakat
  • Melaksanakan kegiatan berbasis masyarakat untuk peningkatan citra Gerakan Pramuka.
  • Bersama Kwartir melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di luar Gerakan Pramuka.
Bidang Evaluasi dan Pengembangan
  • Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan mutu, pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
  • Bertanggungjawab atas kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan kegiatan pengembangan.
Mekanisme Bidang
  • Mekanisme bidang merupakan pola interaksi antar bidang dalam melaksanakan fungsi bidangnya.
  • Mekanisme bidang diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja yang bersangkutan.
Pembentukan Kelompok Kerja dan Sangga Kerja
  • Dewan Kerja dapat membentuk Kelompok Kerja, Sangga Kerja/panitia pelaksana dan Unit Kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang bertindak sebagai suatu pelaksana kegiatan dan bertanggungjawab kepada Kwartir melalui Dewan Kerja.
Model Mekanisme Kerja Bidang
Mengacu pala Jukral Dewan Kerja dan Jukran Pola Pembinaan Pramuka Penegak Pandega, maka mekanisme kerja bidang dalam organisasi Dewan Kerja salah satunya dapat disimulasikan sbb :


Keterangan :
  • Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega merupakan wadah pembinaan di tingkat kwartir yang menjadi salah satu alat pendidikan untuk mencapai tujuan Pembinaan Pramuka Penegak Pandega khususnya dan mencapai tujuan Pendidikan Kperamukaan umumnya.
  • Landasan gerak Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega adalah ideologi negara, AD/ART Gerakan Pramuka, Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja, Petunjuk Penyelenggaraan Pola Pembinaan Pramuka Penegak Pandega dan berbagai petunjuk penyelenggaraan lain yang terkait. Arah dan pola kerja Dewan Kerja tidak boleh lepas dari landasan gerak ini.
  • Agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka tata organisasi Dewan Kerja memiliki 4 bidang yaitu : Kajian  Kepramukaan, Kegiatan Kepramukaan, Kegiatan Pengabdian Msyarakat dan Penelitian dan Pengembangan. Keempat bidang tersebut bekerja saling terkait dan membentuk siklus kerja yang erat dan saling mempengaruhi.
  • Bidang Kegiatan Kepramukaan dan Bidang Abdimas melaksanakan program-program kegiatan yang telah diputuskan dalam musyawarah, sidang atau rapat-rapat dewan. Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan riset dan evaluasi teradap kegiatan yang dilaksanakan, kemudian menyusun rekomendasi untuk perbaikan program maupun memunculkan ide  - ide baru program kegiatan.
  • Bidang Kajian Kepramukaan melakukan atau mengimplementasikan program-program kajian yang telah diputuskan dalam musyawarah, sidang atau rapat-rapat dewan. Bidang ini juga melakukan monitoring terhadap masalah yang timbul, model-model kreasi baru, tantangan-tantangan baru yang dihadapi di lapangan dalam Pembinaan Pramuka Penegak Pandega. Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan riset, eveluasi terhadap implementasi kebijakan, pemecahan masalah lapangan. Hasil riset da evaluasi dikaji bersama dengan Bidang Kajian digunakan untuk menyusun rekomendasi dan langkah-langkah perbaikan maupun pemecahan masalah.
  • Bidang Penelitian dan Pengembangan melakukan pendalaman hasil kajian atau hasil riset dengan menyelenggarakan forum pendalaman baik dengan melibatkan dewan kerja lain, racana dan ambalan, andalan kwartir, maupun para ahli/narasumber dari luar Gerakan Pramuka.
  • Hasil-hasil forum pendalaman yang sudah dianggap matang diajukan dalam forum pengambila keputusan Dewan Kerja baik Musspanitera, Sidang-sidang maupun rapat-rapat intern.
  • Setelah diputuskan dalam forum pengambilan keputusan dan dianggap sudah final maka progam kerja, kegiatan atau hasil kajian ditetapkan dan diberlakukan sesuai wilayah dan kepentingannya melalui Kwartir baik dalam  bentuk jukran, juknis, juklak, buku panduan, website, video instruksional, dsb.
  • Setelah ditetapkan diimplementasikan dan seterusnya mengikuti alur seperti di atas.

Catatan :
  • Simulasi  dan pola mekanisme di atas disusun oleh : Anis Ilahi Wh  (Redaktur ensiklopedia pramuka on line - mantan Ketua DKD Kwarda XII DIY tahun 1987 - 1991)

Lihat entry/topik terkait

Sumber :
  • Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No.214 Tahun  2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega
  • Buku Rujukan KPDK Kwarda XII DIY, Yogyakarta, tahun 1988







Sep 26, 2014

Permainan Pramuka Siaga : Si Dul Berguling-guling




NAMA PERMAINAN
"Si Dul Berguling-guling"

KATEGORI
Permainan Siaga - Permainan Gerakan

TUJUAN
Permainan ini bertujuan meningkatkan kemampuan konsentrasi, kesatuan antar panca indera, mengenal beragam jens pekerjaan dan memupuk kegembiraan serta kekompakan

SASARAN
Setelah mengikuti permainan ini peserta mampu :
  •     Meningkatkan semangat kebersamaan dan keakabaran sesama teman
  •     Meningkatkan kemampuan konsentrasi, penginderaan dan ketelitiaan
  •     Meningkatkan kemampuan mengenal beragam jenis pekerjaan
  •     Meningkatkan kemampuan mengatasi hambatan komunikasi visual

METODE
Permainan kelompok

PESERTA
Disarankan untuk Pramuka Siaga, namun dengan modifikasi dan meningkatkan tingkat kesulitannya permainan ini dapat digunakan untuk Pramuka Penggalang, Penegak bahkan Pandega.

WAKTU
10 menit

TEMPAT
Di luar atau di dalam ruangan

PERALATAN
  • Kakak Pembina menyiapkan beragam jenis pekerjaan
  • Kakak Pembina menyiapkan beragam gerakan yang mencerminkan jenis pekerjaan dimaksud, misalnya : gerakan memasak, menyeterika, mengepel, naik sepeda, memanjat pohon, berbelanja, dokter, dsb.
PELAKSANAAN
  • Peserta didik sudah duduk dengan rapi membentuk lingkaran kecil. Yanda/Bunda/Kakak Pembina mencairkan suasana dengan menyanyi, tepuk tangan, atau permainan sederhana lain seperti sulap, tebak-tebakan ilmu pengetahuan, etika dan sopan santun, dll.
  • Kakak Pembina menunjuk salah seorang peserta didik/siaga sebagai si Dul, memberi arahan apa yang harus dilakukan serta memberi contoh gerakan.  
  • Kakak Pembina memberikan contoh dan arahan kepada peserta didik, yaitu agar anak-anak berkonsentrasi kemudian memperagakan apa yang disampaikan si Dul. Misalnya : Si Dul bilang "Si Dul berguling-guling" maka para peserta didik harus memperagakan atau membuat gerakan dengan tangannya  seseorang yang sedang berguling-guling. 
  • Kakak Pembina kemudian menyerahkan kepada Si Dul untuk memberi instruksi. Misalnya "Si Dul mencuci", "Si Dul menyapu", "Sidul memanjat pohon", dst.
  • Untuk meningkatkan daya konsentrasi anak Si Dul juga melakukan gerakan terhadap apa yang diucapkan, hanya saja sesekali dia melakukan gerakan yang berbeda dengan apa yang diucapkan. Misalnya "Si Dul mencuci" tetapi gerakannya Si Dul menyapu"
  • Siaga yang keliru mati. Yang mati kemudian menjadi pengawas teman yang lainnya dan menangkap yang keliru.
  • Permainan diakhiri  ketika dirasa cukup.
DEBRIFING
  • Khsusus untuk Pramuka Siaga, setelah permainan selesai Yanda/Bunda mengajak para siaga untuk mendiskusikan pengalamannya dengan fokus pada pentingnya konsentrasi, membantu pekerjaan ibu dirumah, bekerja itu harus dengan senang hati, dsb.
  • Yanda/Bunda bisa mengaitkan permainan ini dengan penghayatan nilai-nilai kode kehormatan Pramuka.
  • Acara selesai.

Selamat berlatih. Salam Pramuka.

Lihat entry/topik terkait :


Sumber :
Buku "284 Permainan Siaga"  Kedai Pramuka Kwarnas- Jakarta, 1990

Sep 22, 2014

Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega : Keanggotaan dan Kepengurusan


Keanggotaan
  •  Anggota Dewan Kerja adalah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas pokok Dewan Kerja.
Persyaratan Anggota
  1. Persyaratan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Dewan Kerja.
  2. Persyaratan terdiri atas: (a) Umum : Anggota aktif di Gugusdepannya, Belum menikah, minimal telah menjadi Pramuka Penegak Bantara atau Pramuka Pandega. (b) Khusus : Persyaratan khusus adalah persyaratan tambahan lainnya selain persyaratan umum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang ditentukan dalam Musppanitera, selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
Pemilihan Anggota
  1. Pemilihan anggota adalah tata cara memilih anggota Dewan Kerja.
  2. Pemilihan anggota dapat dilakukan melalui: (a) Formatur. (b) Pemilihan langsung atas Ketua Dewan Kerja, sedangkan anggota Dewan Kerja lainnya dipilih oleh formatur. (c) Pemilihan langsung atas Ketua Dewan Kerja dilakukan secara terpisah yang mekanismenya ditetapkan melalui Musppanitera
Pengangkatan Anggota 
  1. Pengangkatan anggota disahkan dengan keputusan Kwartir atas usulan Dewan Kerja yang bersangkutan
  2. Pengangkatan anggota disahkan dengan surat keputusan Kwartir
Penggantian Ketua 
Penggantian Ketua dilakukan apabila Ketua Dewan Kerja:
  1. Menikah
  2. Meninggal Dunia
  3. Berhalangan tetap, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Ketua Dewan Kerja
  4. Jenis halangan yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan persetujuan Kwartir
  5. Mengajukan permintaan sendiri
  6. Telah melewati batas usia Pramuka Pandega
  7. Melakukan kegiatan yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka
  8. Diusulkan oleh 2/3 jumlah utusan Dewan Kerja yang harusnya hadir pada saat Musppanitera, kecuali Dewan Kerja Ranting, diusulkan oleh 2/3 jumlah utusan Ambalan dan Racana yang harusnya hadir pada saat Musppanitera Ranting.
  9. Tata cara penggantian Ketua diatur oleh Dewan Kerja dengan sepengetahuan Kwartir
  10. Penggantian Ketua disahkan dengan surat keputusan.
Mutasi Anggota
  1. Mutasi anggota adalah perpindahan fungsi dan kedudukan anggota Dewan Kerja dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
  2. Mutasi anggota dapat dilakukan pada seluruh jenis, fungsi dan kedudukan anggota.
  3. Tata cara mutasi disusun oleh Dewan Kerja dengan sepengetahuan Kwartir.
  4. Pelaksanaan mutasi anggota Dewan Kerja disahkan dengan keputusan Kwartir.
Pemberhentian anggota
  1. Pemberhentian anggota adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan hak dan kewajiban seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Kerja.
  2. Pemberhentian anggota dilakukan apabila anggota Dewan Kerja: (a) Menikah. (b) Meninggal dunia.
  3. Berhalangan tetap, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Kerja.Jenis halangan yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan persetujuan Kwartir.
  4. Mengajukan permintaan sendiri.
  5. Telah melewati batas usia Pramuka Pandega
  6. Melakukan kegiatan yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka.
Jenis pemberhentian anggota terdiri atas:
  1. Pemberhentian dengan hormat :  dilakukan apabila pemberhentian disebabkan ketentuan Pasal 20 b. (1), Pasal 20 b. (2) dan Pasal. 20 b. (3), Pasal 20 b.( 4) dan Pasal 20 b. (5).
  2. Pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan apabila pemberhentian disebabkan karena ketentuan Pasal. 20 b. (6) setelah melalui Dewan Kehormatan.
  3. Tata cara pemberhentian diatur oleh Dewan Kerja dengan sepengetahuan Kwartir.
  4. Pemberhentian anggota disahkan dengan surat keputusan Kwartir.
Penggantian Anggota
  1. Penggantian anggota adalah penggantian anggota Dewan Kerja yang dilakukan apabila ada anggota yang diberhentikan dari keanggotaan.
  2. Tata cara penggantian anggota diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan sepengetahuan Kwartir.
  3. Penggantian anggota disahkan dengan surat keputusan Kwartir.
Hak dan Kewajiban Anggota
  1. Pada prinsipnya sebagai badan yang bersifat kolektif dan kolegial, setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.
  2. Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota dibagi dalam suatu susunan kepengurusan.


Kepengurusan

Pengurus
  1. Susunan pengurus Dewan Kerja terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan beberapa orang anggota.
  2. Apabila Ketua dijabat oleh Pramuka Penegak/Pandega Putera, maka Wakil Ketua dijabat Pramuka Penegak/Pramuka Pandega Puteri, dan sebaliknya
  3. Komposisi pengurus dalam Dewan Kerja disusun dengan memperhatikan perbandingan antara putra dan putri serta perbandingan antara Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
  4. Jumlah anggota Dewan Kerja disesuaikan keputusan Musppanitera dan secara keseluruhan berjumlah ganjil.
  5. Pimpinan Dewan Kerja terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
Pembidangan
  1. Pembidangan adalah pembagian tugas yang dilakukan sebagai upaya memperlancar pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.
  2. Pembidangan dalam Dewan Kerja diatur sebagai berikut: (a) Bidang Kajian Kepramukaan. (b) Bidang Kegiatan Kepramukaan. (c) Bidang Pengabdian Masyarakat. (d) Bidang Evaluasi dan Pengembangan.

Lihat entry/topik terkait
  • Sejarah Pembentukan Dewan Kerja
  • Tata Organisasi Latar Belakang, Tugas Pokok & Fungsi
  • Keanggotaan Organisasi & Hubungan Kerja
  • Pembagian Tugas, Fungsi dan Mekanisme Tugas Bidang Dewan Kerja
  • Musyawarah dan Sidang-sidang Dewan Kerja
  • Wadah Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega
  • Dewan Kerja sebagai Satuan Bina dan Satuan Gerak

Sumber :
  • Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No.214 Tahun  2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega
  • Buku Rujukan KPDK Kwarda XII DIY, Yogyakarta, tahun 1988



Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega : Organisasi & Hubungan Kerja


Struktur Organisasi
  • Di tingkat Kwartir Nasional dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Nasional yang disebut Dewan Kerja Nasional disingkat DKN.
  • Di tingkat Kwartir Daerah dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Daerah yang disebut Dewan Kerja Daerah disingkat DKD.
  • Di tingkat Kwartir Cabang dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Cabang yang disebut Dewan Kerja Cabang disingkat DKC.
  • Di tingkat Kwartir Ranting dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Ranting yang disebut Dewan Kerja Ranting disingkat DKR.
Masa Bakti
  • Masa bakti adalah kurun waktu berlangsungnya suatu kepengurusan Dewan Kerja dalam melaksanakan tugasnya.
  • Masa bakti Dewan Kerja sama dengan masa bakti Kwartirnya.
  • Selama belum terbentuk dan disahkannya Dewan Kerja yang baru oleh surat keputusan Kwartir sebagai hasil Musppanitera, maka pengurus Dewan Kerja lama tetap melaksanakan tugasnya. 

Wilayah Kerja
  • Wilayah Kerja adalah wilayah berlakunya kewenangan Dewan Kerja.
  • Wilayah Kerja Dewan Kerja sama dengan wilayah kerja Kwartirnya.

Hubungan Kerja
  • Hubungan Kerja adalah interaksi yang dilakukan oleh Dewan Kerja dalam melaksanakan tugas pokoknya.
  • Hubungan kerja dengan Kwartir :Bentuk hubungan kerja Dewan Kerja dengan Kwartir dalam kedudukannya sebagai badan kelengkapan Kwartir adalah hubungan koordinasi, konsultasi, dan informasi dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pokoknya.
  • Hubungan antar Dewan Kerja :(1) Hubungan antar Dewan Kerja yang berbeda jajaran adalah dari jajaran yang lebih tinggi ke bawah, berupa bimbingan, koordinasi, konsultasi dan informasi. Sedangkan hubungan dari jajaran yang lebih bawah ke atas adalah koordinasi, konsultasi dan pelaporan. (2) Hubungan antar Dewan Kerja yang setingkat adalah hubungan koordinasi, informasi dan kerjasama.
  • Hubungan dengan organisasi di luar Gerakan Pramuka : (1) Dewan Kerja dapat menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan organisasi di luar Gerakan Pramuka. (2) Bentuk kerjasama dan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksa-naan kerjasama tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Kwartir.
Administrasi
  • Sebagai badan kelengkapan Kwartir, maka sistem adminsitrasi Dewan Kerja mengikuti sistem administrasi Kwartirnya.
  • Sistem administrasi internal Dewan Kerja diadakan guna menunjang aktifitas Dewan Kerja, meliputi: (1) Pengarsipan surat menyurat yang berkaitan dengan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. (2) Komunikasi dan informasi internal Dewan Kerja dengan Kwartirnya.
Keuangan
  • Keuangan diperoleh, dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Kerja dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya.
  • Sumber Keuangan: (1) Keuangan Dewan Kerja diperoleh dari: Kwartir, Iuran peserta kegiatan, Usaha dana Dewan Kerja.
  • Sumber dana yang berasal dari luar Kwartir, harus sepengetahuan Kwartir
  • Pengelolaan : (1) Dana yang digunakan untuk kegiatan Dewan Kerja dikelola oleh Dewan Kerja yang bersangkutan, sesuai sistem yang berlaku di Kwartirnya. (2) Dalam pengelolaan dana kegiatan, Dewan Kerja senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kwartir.
  • Pertanggungjawaban pengelolaan dana disusun oleh Dewan Kerja dan disampaikan kepada Kwartir.
  • Hal-hal lain yang berkenaan dengan pendanaan kegiatan Dewan Kerja akan diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan sepengetahuan Kwartir.
Lihat entry/topik terkait
  • Sejarah Pembentukan Dewan Kerja
  • Tata Organisasi Latar Belakang, Tugas Pokok & Fungsi
  • Keanggotaan dan Kepengurusan Dewan Kerja
  • Pembagian Tuagas, Fungsi dan Mekanisme Tugas Bidang Dewan Kerja
  • Musyawarah dan Sidang-sidang Dewan Kerja
  • Wadah Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega
  • Dewan Kerja sebagai Satuan Bina dan Satuan Gerak

Sumber :
  • Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No.214 Tahun  2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega
  • Buku Rujukan KPDK Kwarda XII DIY, Yogyakarta, tahun 1988

Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega : Latar Belakang, Pengertian, Tugas Pokok & Fungsi



Latar Belakang
  • Gerakan Pramuka memberi kesempatan kepada para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk membina diri menjadi kader pemimpin, baik di lingkungan Gerakan Pramuka maupun lingkungan di luar Gerakan Pramuka.
  • Salah satu usaha untuk melaksanakan hal tersebut, dibentuklah Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di setiap jajaran Kwartir.
Dasar
  • Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2004 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
  • Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 086 tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
  • Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 080 tahun 1988 tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega.
  • Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2004-2009.

Pengertian dan Kedudukan
  • Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang selanjutnya disingkat Dewan Kerja adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan di tingkat Kwartir yang beranggotakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera, bersifat kolektif dan kolegial yang merupakan bagian integral dari Kwartir, berkedudukan sebagai badan kelengkapan Kwartir yang diberi wewenang dan kepercayaan untuk mengelola Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
  • Kolektif mengandung arti bahwa keputusan dan kebijakan di dalam Dewan Kerja adalah keputusan atau kebijakan lembaga Dewan Kerja yang dilakukan secara bersama atau secara gabungan dan kolegial mengandung arti bahwa segala pelaksanaan tugas pokok, kebijakan dan tanggungjawab dalam prosesnya di dalam Dewan Kerja dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan.
Maksud
  • Dewan Kerja dibentuk sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan masa depan Gerakan Pramuka.

Tujuan
  • Dewan Kerja dibentuk dengan tujuan memberi kesempatan kepada Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam pengelolaan organisasi, pengembangan bakat kepemimpinan dalam rangka upaya pengembangan pribadi dan pengabdiannya kepada Gerakan Pramuka, masyarakat, bangsa dan negara.

Tugas Pokok
  • Melaksanakan Keputusan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera untuk mengelola Pramuka Penegak dan Pandega sesuai dengan rencana kerja Kwartirnya.
  • Mengelola kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Kwartirnya.
  • Mendukung Dewan Kerja dan wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang berada di wilayahnya secara koordinatif dan konsultatif.
  • Menyelenggarakan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera di tingkat Kwartirnya.
Fungsi
  • Pelaksana rencana kerja Kwartir tentang Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
  • Pengelola kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Kwartirnya.
  • Penghubung antara Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dengan Kwartir.
  • Pendukung pelaksanaan tugas-tugas Kwartir serta memberikan sumbangan pemikiran dan laporan tentang pengelolaan, penilaian dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega pada khususnya dan Gerakan Pramuka pada umumnya.

Tanggung Jawab
  • Dewan Kerja yang merupakan bagian integral dari Kwartir, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja kepada Kwartirnya

Lihat entry/topik terkait
  • Sejarah Pembentukan Dewan Kerja
  • Tata Organisasi Dewan Kerja
  • Keanggotaan dan Kepengurusan Dewan Kerja
  • Pembagian Tuagas, Fungsi dan Mekanisme Tugas Bidang Dewan Kerja
  • Musyawarah dan Sidang-sidang Dewan Kerja
  • Wadah Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega
  • Dewan Kerja sebagai Satuan Bina dan Satuan Gerak

Sumber :
  • Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No.214 Tahun  2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega
  • Buku Rujukan KPDK Kwarda XII DIY, Yogyakarta, tahun 1988

Kepengurusan Kwarnas, masa bakti 2003 - 2008 : Visi, Misi dan Strategi

Visi, Misi & Strategi Kepengurusan Kwarnas Gerakan Pramuka masa bakti 2003-2008



Visi:
Gerakan Pramuka sebagai wadah pilihan utama dan solusi handal masalah-masalah kaum muda. 


Misi:

1. Mempramukakan kaum muda
  • Yang dimaksud dengan mempramukakan tidak berarti bahwa seluruh kaum muda itu dimasukkan sebagai anggota Gerakan Pramuka tetapi lebih pada tataran jiwa dan perilaku kaum muda yang sesuai dengan pramuka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.
2. Membina anggota yang berjiwa dan berwatak Pramuka, berlandaskan iman dan taqwa
    (Imtaq)  serta selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
  • Bahwa semua sendi program pendidikan yang dilaksanakan Gerakan Pramuka harus dilandaskan pada iman dan taqwa dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apapun yang dilakukan perlu mengikuti perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada eranya.
3. Membentuk kader bangsa patriot pembangunan yang memiliki jiwa bela negara.
  • Gerakan Pramuka memiliki salah satu tugas yakni menyiapkan kader bangsa sehingga diperlukan adanya pendidikan yang khusus. Untuk itu, disadari bahwa perlunya pendidikan bela negara sebagai bagian dari kebutuhan bangsa dan negara.
4. Menggerakkan anggota dan organisasi Gerakan Pramuka agar peduli dan tanggap 
    terhadap masalah-masalah kemasyarakatan.
  • Hal ini dilakukan untuk memantapkan jati diri Gerakan Pramuka melalui kode kehormatannya dan sekaligus sebagai pencerminan anggota Pramuka yang tanggap terhadap permasalahan pada lingkungan sekitarnya.

Strategi:

1. Meningkatkan citra Pramuka
  • Hal ini diperlukan untuk dapat lebih dipahami dan sekaligus diminati oleh kaum muda untuk dapat ikut berpartisipasi di dalamnya dan sekaligus dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi secara internal dan eksternal Gerakan Pramuka.
2. Mengembangkan kegiatan kepramukaan yang sesuai karakteristik dan minat kaum muda
  • Hal ini diperlukan karena Gerakan Pramuka pada hakikatnya adalah kegiatan kaum muda yang memiliki karakteristik dan minat yang khas, dan sekaligus sebagai motivasi bagi anggota Pramuka dalam mengisi diri untuk selanjutnya dikembangkan sebagai bagian dari penjabaran program Pramuka secara menyeluruh.
3. Mengembangkan Program Pramuka Peduli
  • Bahwa program kegiatan Pramuka Peduli dimaksudkan untuk menciptakan kader yang memiliki watak sosial dan pengabdian masyarakat yang tinggi dalam rangka kepedulian terhadap berbagai masalah kemasyarakatan.
4. Memantapkan organisasi, kepemimpinan dan sumber daya Pramuka
  • Bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi organisasi secara struktural diperlukan adanya konsolidasi yang baik dan teratur dan mendapatkan penyegaran organisasi sehingga dengan sendirinya akan berpengaruh pada kepemimpinan dan kesiapan sumber daya Pramuka.


Sumber :
  • Renstra Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 2003 - 2008

 
Situs ini merupakan layanan informasi pendidikan kepramukaan yang merujuk ke berbagai sumber yang bisa di pertanggung jawabkan.... Semoga Bermanfaat